Tahapan Dalam Penerapan Manajemen Keuangan Sekolah

Manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai suatu rangkaian aktivitas dalam mengatur keuangan sekolah yang diawali dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan sekolah.

Adanya sistem manajemen keuangan di sekolah, akan membuat kebutuhan pendanaan dalam kegiatan sekolah bisa berjalan dengan baik.

Sebab, telah adanya perencanaan, upaya pelaksanaan, pembukuan yang transparan, dan sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah agar berjalan dengan efektif dan efisien.

Baca juga: Fungsi dan Manfaat Koperasi Sekolah Bagi Siswa

Manajemen keuangan sekolah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran sekolah di luar perencanaan yang telah ditetapkan.

Agar manajemen keuangan sekolah dapat berjalan dengan baik, maka ada tiga tahapan yang harus tercakup di dalamnya, antara lain perencanaan/penganggaran keuangan (budgeting), pelaksanaan (akunting), dan penilaian (auditing)


1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran Keuangan (Budgeting)

Penganggaran dan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan uang, tetapi diberikan pula gambaran mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sehingga ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran, yaitu program kegiatan dan besarnya dana untuk membiayai kegiatan tersebut.

Secara garis besar, ada dua sisi penting dalam setiap penyusunan anggaran, yaitu sisi penerimaan (rencana sumber dana), dan sisi pengeluaran.

Pada sisi penerimaan memuat sumber-sumber dana yang sudah atau akan diperoleh, apakah dari pemerintah, dari masyarakat, dari para orangtua siswa, atau dari sumber lain yang dibenarkan.

Sedangkan pada sisi pengeluaran, memuat gambaran mengenai besarnya alokasi biaya pendidikan untuk setiap komponen yang mesti dibiayai oleh sekolah.

Jadi, anggaran suatu lembaga pendidikan harus menggambarkan kegiatan atau program yang akan atau sudah dilaksanakan beserta besaran biaya yang harus dan telah dikeluarkan sehingga efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program yang tercantum dalam anggaran dapat diketahui secara jelas.

Terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu rencana keuangan sekolah, antara lain:

• Perencanaan harus realistis dan sesuai dengan kemampuan.
• Terjalinnya koordinasi yang baik dengan berbagai bidang dalam manajemen sekolah.
• Perencanaan yang dilakukan harus berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan intuisi.
• Perencanaan harus bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi.
• Perencanaan harus didukung oleh data yang lengkap dan akurat.

Agar anggaran yang akan disusun dapat memenuhi tujuan organisasi, maka sebelum menyusun anggaran perlu diketahui dahulu mengenai fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik, antara lain:

• Anggaran sebagai alat perencanaan, dimaksudkan agar organisasi mengetahui apa yang mesti dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat.
• Anggaran sebagai alat pengendalian, dimaksudkan agar organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang tidak sesuai rencana.
• Anggaran sebagai alat kebijakan, dimaksudkan agar organisasi publik mampu menentukan arah dalam membuat suatu kebijakan.
• Anggaran sebagai alat politik, dimaksudkan agar komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat dan dinilai oleh pihak yang berkepentingan.
• Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, dimaksudkan agar anggaran dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua bagian atau unit kerja atau departemen yang berada dalam satu naungan manejemen.
• Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, sehingga angggaran yang dibuat dapat menjadi suatu parameter apalah suatu bagian atau unit kerja sudah dapat melaksanakan kerjanya dengan efektif dan efisiensi.
• Anggaran sebagai alat motivasi, sehingga target yang dibuat harus bersifat relevan agar semua bagian dapat termotivasi untuk melaksanakan semua fungsi anggaran dengan baik.

Beberapa prinsip yang harus ada dalam penyusunan anggaran antara lain:

• Kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam sistem manajemen organisasi.
• Sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggarannya.
• Perlunya penelitian dan analisis untuk menilai organisasi.
• Perlunya dukungan dalam pelaksanaan dari tingkat atas hingga yang paling bawah.

Sedangkan prosedur yang harus dilalui dalam penyusunan anggaran antara lain:

• Mengidentifikasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode anggaran.
• Mengidentifikasi berbagai sumber pemasukan yang dinyatakan dalam uang, meskipun sumber tersebut berupa jasa dan barang. Sebab pada dasarnya, anggaran merupakan bentuk dari pernyataan finansial.
• Memformulasikan anggaran menjadi dalam bentuk format yang sudah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
• Membuat susunan usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang.
• Melakukan revisi usulan anggaran dan meminta persetujuan dari revisi usulan anggaran tersebut.
• Pengesahan anggaran.

2. Tahap Pelaksanaan (Akunting)

Pada tahap pelaksanaan atau akunting ini merupakan proses pencatatan, pengelompokkan, dan peringkasan kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang sistematis dan logis dengan tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

Jadi, tujuan dari sistem akuntansi ini adalah agar ada kepastian bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinput dengan tepat ke dalam catatan akuntansi beserta semua laporan yang perlu disajikan secara akurat juga tepat waktu.

Ada 4 komponen sederhana dalam sistem akuntansi, terdiri dari:

• Bagan Perkiraan/Akun, merupakan daftar masing-masing item yang pencatatannya terbagi menjadi lima kategori, yaitu aktiva, utang, aktiva bersih, pendapatan, dan belanja.
• Buku Besar, merupakan klasifikasi informasi pencatatan, di mana bagan perkiraan yang sebelumnya dibuat bertindak sebagai daftar isi buku besar.
• Jurnal, digunakan dalam pencatatan semua transaksi akuntansi sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Contoh: jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal transaksi gaji, serta jurnal pengeluaran kas dan piutang.
• Buku Cek, menyajikan kombinasi antara jurnal dan buku besar.

3. Tahap Penilaian (Auditing)

Auditing merupakan proses pengumpulan bahan bukti tentang informasi untuk dievaluasi yang dapat diukur melalui entitas ekonomi seseorang yang kompeten dan independen guna menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud apakah sesuai dengan semua kriteria yang telah ditetapkan.

Proses auditing ini harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Diperlukan informasi yang bisa diverifikasi dan sejumlah standar atau kriteria yang bisa digunakan sebagai pegangan pengevaluasian dalam melaksanakan audit.

Jadi, informasi yang dikumpulkan harus terukur, agar dapat diverifikasi keabsahannya.

Pokok dalam auditing data akuntansi adalah untuk menentukan apakah informasi yang tercatat sudah sesuai dengan kejadian ekonomi yang sesungguhnya pada periode akuntansi.

Dalam proses audit laporan keuangan, aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh seorang auditor ialah yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, misalnya dalam sistem akuntansi Indonesia, maka standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman adalah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sumber:
http://marlinara.blogspot.co.id/2014/06/administrasi-keuangan-dan-tata-laksana.html

Subscribe to receive free email updates: