Catatan Sejarah: Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi 1998

Setelah tahun 1998 atau masa pasca reformasi, gambaran kondisi yang cukup terpuruk dialami oleh perekonomian Indonesia.

Ditandai dengan terjadinya inflasi dan ketidaksanggupan pemerintah dalam mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Dollar Amerika Serikat. Kas Negara, Bea cukai, dan pajak dalam keadaan nihil.

Oleh sebab itu, pinjaman dana dari pihak asing terpaksa dicari oleh pemerintah Indonesia. Namun semua itu justru lebih memperburuk keadaan rakyat.

Baca juga: Penyebab Terjadinya Inflasi di Indonesia

Banyak peristiwa yang kemudian menjadi penyebab dari defisitnya keuangan negara, salah satunya adalah banyaknya pejabat negara yang korup.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi masalah ekonomi, di antaranya ialah menyelenggarakan konferensi ekonomi dengan agenda utama yaitu usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusiannya, kemudian masalah sandang, serta administrasi dan status perkebunan milik swasta atau asing.

Perubahan sistem politik di Indonesia yang berjalan sangat cepat sejak reformasi 1998 harus diakui tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kaum pergerakan, dan sebenarnya telah jatuh ke tangan kelompok ideologis lain.

Dapat dikatakan secara sederhana bahwa kekuatan liberal mempunyai dominasi dalam memasukkan ide-ide liberalisasi politik sekaligus liberalisasi ekonomi dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, desain kaum liberal dengan mudah “diterima” menjadi desain baru dalam sistem politik Indonesia, sementara itu sistem ekonomi kapitalistik hanya tinggal meneruskan skema ekonomi Orde Baru dengan berbagai polesan kecil dan ditambah dengan penetrasi ide neoliberalisme ke dalam sistem ekonomi.

Kaum kiri dan sosial-demokrat semakin berada di pinggiran karena terdorong oleh penguasaan yang lemah akan modal sosial, miskinnya finansial dan jaringan sosial-politik yang dimiliki, dan ditambah pula dengan miskinnya kreasi.

Format ketatanegaraan kita disusun dalam posisi di mana dominasi kaum liberal menjadi sangat dominan, selain mereka para kelompok pragmatis yang memang adalah pemain lama di dalam pentas politik dan ekonomi nasional. Tak mengherankan jika selanjutnya arah reformasi sistem politik menjadi hampir tidak terkawal.

Perubahan konstitusi maupun akibatnya terhadap perubahan institusi dan norma perilaku berpolitik, kebijakan dan praktik politik pemerintahan telah jauh dari apa yang menjadi cita-cita para kaum kiri dan sosial-demokrat.

Sumber:
http://sipakataw.blogspot.com/2012/12/ekonomi-politik-sosial-budaya-dan.html

Subscribe to receive free email updates: